Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959

Sabtu, Juni 21, 2014 Hukum 1 Comment

 

27 maret 2012

Mahasiswa Fakultas  Hukum Universitas Lampung

 Sistem ketatanegaraan berdasarkan KRIS 199 berakhir. Hal ini disebabkan isi konstitusi tidak mengakar dari kehendak rakyat dan bukan pula merupakan keputusan politik dari rakyat Indonesia, tetapi merupakan rekayasa dari luar dari pihak Belanda maupun PBB. Akhirnya Indonesia menggabungkan diri kembali menjadi negara RI. Akhirnya tinggal 3 negara bagian saja, yakni RI, negara IndonesiaTimur dan negara Sumaera Timur. Di pihak lain, negara/daerah bagian semakin sukar untuk diperintah. Keadaan tersebut jelas akan mengurangi kewibawaan pemerintahan negara serikat.

            Untuk mengatasi keadaan demikian diadakan musyawarah pemerintah Indonesia Serikat dengan pemerintah negara Republik Indonesia. Dalam pemusyawaratan tersebut, pemerintah negara Indonesia serikat bertindak mewakili negara Indonesia Timur dan sumatera Timur. Hasil dari musyawarah itu dicapai suatu kesepakatan bersama-sama melaksanakan negara kesatuan sebagai jelmaan negara republik Indonesia yang berdasarkan proklamasi 17 agustus 1945 dan untuk itu diperlukan UUD sementara. Untuk melaksanakan persetujuan tersebut, dibentuklah panitia bersama antara kedua pemerintah yang masing-masing dipimpin oleh Soepomo untuk RIS dan A. Halim untuk RI.

            Pada tanggal 20 Juli 1950 telah disetujui rencana rancangan UUDS NKRI dan selekas-lekasnya disampaikan oleh pemerintah RIS kepada DPR dan senatnya serta kepada badan pekerja KNIP untuk disahkan. Rencana tersebut diterima oleh BP KNIP dalam sidangnya tanggal 12 Agustus 1950, kemudian disetujui oleh DPR dan senat pada sidangnya tanggal 14 Agustus 1950 (LN RIS 1950 nomer 56) ditetapkan perubahan KRIS 1949 menjadi UUDS 1950.

1. A.    Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

Proses perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara itu dilakukan secara formal dengan undang-undang.Dengan undang-undang Federal No.7 Tahun 1950, ditetapakan perubahan konstitusi Republik Indonesia serikata menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia berdasarkan:

• pasal 127a,

Ketentuan perundang-undangan federal, sesaui dengan ketwntuan bagian ini ini dilakukan oleh:

1. pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, sekedar hal itu mengenai peraturan-peraturan tentanghal-hal yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau bagian-bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan derah-daerah yang tersebut dalam pasal 2

• pasal 190

1. dengan tidak mengurangi yang ditetapakan dalam pasal 51, ayat kedua, maka Konstitusi ini hanya dapat diubah dengan Undang-undang federal dan menyimpang dari ketentuan-ketentuannya hanya diperkenankan atas kuasa Undang-undang Federal; baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat tidak boleh bermufat ataupun mengambil keputusan tentang usul untuk itu, jika tidak sekurang-kuragnya duapertiga dari jumlah anggota sidang menghadiri rapat
2. Undang-undang sebagai dimaksud dalam ayat pertama, dirundingkan pula oleh Senat menurut ketentuan-ketentuan Bagian II BAB IV
3. Usul Undang-undang untuk mengubah Konstitusi ini atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan hanya dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat ataupun oleh Senat dengan sekurang-kurangnya duapertiga jumlah suara yang hadir. Jika usul itu dirundingkan lagi meneurut yang ditetapakan dalam pasal 132, maka Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat menerima dengan sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah yang hadir.

• Pasal 191 ayat (2)

Naskah Konstitusi yang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekedar perlu, bab-babnya, bagian-bagaian tiap-tiap bab dan pasal-pasalnya diberi nomor berturut-urut dan penunjikkannya diubah.Maka dalam hal ini seyogyanya dibahas terlebih dahulu mengenai beberepa tinjauan menganai UndangUndang No.7 Tahun 1950 antara lain sebagai berikut:

1. Secara Formal UUDS Merupakan Peruahan Dari KRIS, Secara Material Merupakan Pergantian

Dikemukan pendapat Jonarto dalam bukunya Sejarah Ketatanegaraan RI menyebutkan bahwa perubahan menjadi UUDS memang secara formal dari knstitusi RIS, tetapi material adalah pergantian.Maksudnya jika dilahat dari isi (ketentuan-ketuan) di dalam kedua Undang-Undang dasar tersebut ternayata bahwa bukan semata-mata, apalagi mengingat perubahan tersebut tidak hanya sekedar mengubah ketentuan-ketentuan saja, tetapi boleh dikatakan mengganti sama sekali baik mukaddimahnya maupun ketentuan dalam batang tubuh Undang-undang dasar, bahwa lebih daripada itu ialah mengganti susunan daripada negaranya.Oleh karena itu pada hakikatnya adalah pergantian dari pada konstitusi RIS, hanya prosedurnya saja ditempuh prosedur perubahan, yaitu melalui pasal 190, pasal 127a, dan pasal 191 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang mana dalam pasal 190 konstitusi Republik Indonesia mententukan bahwa untuk mengubah Konstitusi RIS harus dilakukan dengan Undang-undang federal.Dalam hal ini karena ada dua macam undang-undang Federal

1. Undang-undang federal yang dibuat oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (pasal 127a)
2. undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat saja tanpa senat (pasal 127b)

Oleh karena perubahan Undang-undang Dasar apalagi dalam hal ini menyangkut soal bentuk susunan daripada negaranya, maka sudah barang tentu harus dilakukan dengan Undang-undang yang dimaksud dalam pasal 127a. Dengan demikian kemudian dilakukan dengan Undang-undang Federal No. 7 tahun 1950 (LN Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 No. 56), nama lengkapnya ialah:’’ Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (Joeniarto, 1984: 74).Demikianlah perubahan konstitusi ini merupakan cara formal yang dimungkinkan pada waktu itu mengingat bahwa badan konstituate gagal terbentuk yang seharusnya seperti disebutkan dalam pasal 186 bahwa yang berwenang metetapakan Undang-undang Dasar ialah Konstituate bersama-sama dengan pemerintah.Sehingga pergantian Konstitusi RIS tersebut ditempuh dengan cara perubahan.

2.  UUDS Bagian Dari UU Federal No.7 Tahun 1950

 UU No 7 tahun 1950 terdiri dari dua pasal yaitu:

1. pasal I tentang diubahnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi UUDs.Yang selengkapnya memuat Mukaddimah dan 146 pasal-pasalnya
2. pasal II tentang mulai berlakunya UUDS

Dengan dimuatnya UUDS selengkapanya pada pasal I ini secara formal adalah merupakan bagian UU Federal NO 7 Tahun 1950, lebih khusus lagi hanya merupakan bagian dari pasal I UU Fedaral No.7 tahun 1950.Maka fungsi dari UU Federal No 7Tahu 1950 hanya memperlakukan UUDS, atau hanya mengubah Konstitusi RIS menjadi UUDS.Oleh karena itu begitu berlaku UUDS ini maka selesailah sudah tugas UUFederal tersebut.Dengan kata lain UU ini hanya berlaku ‘’satu kali saja’’.

3. Mengenai Berlakunya

UUDS meneurut pasal I UU Federal No. 7 tahun 1950 dinyatkan mulai berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950, padahal pasal I itu sendiri sebagai bagian dari UU federal no 7 tahun 1950 tentunya baru berlaku pada hari tanggal 14 atau 15 September.Persolan ini menerut Prof. Boedi Soesetya berpendapat bahwa UUDS secara yuridis berlaku pada tanggal 14/15 September 1950 karena berlaku surut sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 (tanggal 14 jika dihitung hari, sedangkan tanggal 15 Jika dihitung menurut bulannya).Bahwa persolan itu hayalah merupakan persoalan teoritis saja, di dalam praktek tidak pernah dipersoalkan.Artinya UUDS berlaku pada hari tanggal 17 Agustus 1950.

4.  Tak ada satupun ketentuan formal mencabut berlakunya UUD 1945

               Semenjak berdirinya RIS Undang-undang Dasar 1945  hanya berfungsi sbagai Undnag-undang Dasar Negara Bagian Republik Indonesia, dan semenjak berlakunya UUDS yaitu tahun 17 Agustus 1950, UUD 1945 ’’kehilangan sama sekali fungsinya’’ sebagai UUD 1945.Fungsi UUD 1945 yang telah hilang ini kemudian hari akan dikembalikan lagi yaitu dengan dikeluarkannya dekrit 5 Juli 1945.

B. ISI UUD SEMENTRA RI 1950

               Isi dari UUD Sementara RI 1950 ini terbagi atas Mukadimah dan bagian Batang Tubuh (the Body of Constitution) dalam 146 pasal. Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950, dengan keterangan, bahwa segala’’tindakan-tindakan’’ untuk membentuk alat-alat perlengkapan RI, sekalian atas dasar ketentuan-ketentuan UUD ini, maka ketentuan-ketentuan ini berlaku srut samapai pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan (UU 16 Agustus 1950)’’.

   Batang Tubuh Konstitusi terbagai atas enam Bab:

1. Negara Republik Indonesia
2. Alat-alat perlengkapan negara
3. Tugas alat-alat perlengkapan negara
4. Pemerintah dareah dan derah-derah swapraja
5. Konstituate
6. Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Keenam bab dalam Batang Tubuh, Konstitusi ini sangatlah rapi perhubungannya, karena seluruhnya ialah ’penyusunan kemerdekaan dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk republik kesatuan’’.(Mukadimah halaman 4).Dengan berlakunya UUD Sementara RI 1950 ini sejak tanggal 17 Agustus 1950, maka tidak berlakulah lagi UUD RI 1945 seluruhnya dan Konstitusi RIS 1949 ialah suatu Konstitusi Peralihan (Provisional Constitution) yang akan berlaku sampai Konstituate bersidang menurut harapan konstitusi itu sendiri (Muhammad Yamin, 1951:95).

C. Tinjauan Terhadap UUDS 1950

a. Sifat Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950

Dari namanya sudah menunukkan sifat kesementaraanya, maka sifat kesementaraan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini juga dapat diketahaui dari ketentuan:

1. pasal 1 Undang-undang Federal No. 7 Tahun 1950 yang menyatkan: Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; sehingga naskahnya berbunyi sebagai berikut: . . . . . dan seterusnya.
2. pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang menyatkan : ’’Konstituante (Sidang Pembuat Unda-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan mengantikan Undang-undang Dasar Sementara ini (Soehino, 1992: 81-82)

b.Bentuk negara menurut UUDS 1950

Bentuk Negara serikat ternyata tidak berumur panjang karena bentuk tersebut tidak sesai dengan aspirasi masyarakat Indonesia.Satu persatu Negara-negara bagian yang bernaung di bawah RIS menggabungkan diri dengan Republik Indonesia (di Yogyakarta) yang sebenarnya merupakan satu Negara bagian juga. Desakan-desakan rakyat untuk melakukan integrasi dengan Negara RI pada gilirannya menyebabkan semakin berkurangnya Negara-negara bagian. Sehingga pada bulan Mei 1950 jumlah Negara bagian tinggal tiga; yaitu Negara Republik Indonesia (di Yogyakarta), Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur.Rakyat mengangap revolusi Indonesia belum sempurna sebelum terbentuk Negara kesatuan sesuai  UUD 1945.

Piagam Pestujuan antara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia ditandatangani oleh Hatta dan A.Halim pada tanggal 19 Mei 1950. Hatta, Perdana Menteri RIS, mendapatkan mandat penuh dari negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra timur untuk mewakili negara RIS dan dua negara bagian sekaligus.Sedangkan A. Halim mewakili Negara Republik Indonesia Piagam tersebut memuat pesetujuan untuk kembali ke bentuk’’negara kesatuan’’ sesaui dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk itu perlu disepakati perubahan-perubahan terhadap konstitusi RIS. Menindaklajuti persetujuan itu dibentuk panitia, yang bertugas membuat rancangan undang-undang Dasar Sementara (UUDS).Panitia ini menghasilkan rancangan UUDS yang setelah diadakan perubahan-perubahan oleh Pemerintah RIS dan Pemerintah RI, disampaikan kepada BP-KNIP RI, dan DPR serta Senat RIS. Tanpa memberikan amdemen, ke tiga lembaga Negara tersebut menyetujui rancangan UUDS untuk iberlakukan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia (Moh.Mahfud MD, 2010:47)

Bentuk negara menurut UUDS 1950 adalah negara kesatuan, yakni negara yang bersususn tunggal. pasal 1 ayat 1 UUDS 1950 menentukan bahwa Republik Indonesia merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Hal itu berarti tidak ada negara dalam negara. Dalam pasal 13 ayat 1 UUDS 1950 berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom) dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara.

c. Sistem pemerintahan negara menurut UUDS 1950

pendapat yang dikemukkan oleh Wilopo bahwa dengan berlakunya UUDS 1950 berarti sistem parlementer yang dianut di Indonesia adalah demokrasi parlementer penuh.Sistem itu berlaku bukan hanya di dalam praktik, tetapi juga diberi landasan-landasan konstitusionalnya di dalam UUD.Wilopa menulis:

’’Sistem demokrasi parlementer penuh dalam Negara Republik Indonesia berlangsung kira-kira antara tahun 1950-1959, masa inilah yang dimaksud dengan pemerintahan partai-partai yang disamping kelemahan-kelemahannya, tentu juga ada positifnya…. (Moh.Mahfud MD, 2010:48)

Dari segi positifnya yaitu apbila akan mengangkat Menteri-menteri harus memperoleh dukungan daripada badan perwakilan rakyat.Dan segi negatif, Menteri-menteri yang tidak lagi memperoleh dukungan dari badan perwakilan rakyat maka harus mengundurkan diri (Joniarto, 1974:110)

Menurut pasal 45 ayat 1 dan 2 UUDS 1950 Presiden ialah kepala negara dan dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh wakil presiden. Lebih lanjut ditentukan oleh pasal 83 ayat 1 dan 2 UUDS 1950 bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat dan pemerintahan adalah ditangan dewan menteri yang diketuai oleh seorang Perdana Menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab untuk seluruh kebijaksanaan pemerintah baik secara bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri kepada DPR. Dengan demikian UUDS 1950 menggunakan sistem pemerintahan perlementer.

D.PELAKSANAAN PEMERINTAHAN NEGARA

            Pelaksanaan pemerintahan Negara di bawah UUDS tentunya berbeda pada pemerintahan sebelumnya yaitu dengan segara dibemntuk alat-alat perlengkapannya. Presiden repbupik Indonesia Serikat yaitu Presiden Soekarno, menerut Piagam Perstujuan Pemerintahan negara republik Indonesia Serikat dan pemrintah negara republik negara republik Indonesia pasal 3 sub e adalah tetap sebagai presiden negara kesatuan.Sedangkan kabinet pertama dalam negara kesatuan ini, ialah kabinet Natsir, yaitu kabinet yang ada pada waktu itu. Tetapi kemudian diganti dengan kabinet Sukiman pada tanggal 6 September 1950. Untuk dapat melakukan tugas DPR sebelum dapat dibemtuk DPR dalam pasal 56 dan pasal 57, maka untuk sementara maksud dibentuk dewan perkailan rakyat sementara (DPRS) yang anggota-anggotanya terdiri dari:1.gabungan dewan perwakilan rakyat sementara republik Indonesia serikat, ketua, wakil ketua dan anggota-angggotanya;2. senat, ketua, wakil-wakil ketua, 3.dan anggota-angggota badan pekerja KNIP dan ketua, wakil ketua dan anggota-anggota dewan pertimbamngan agung – pasal 77. (Joniarto, 1974:110)

Kemudian pada bulan september 1955, berdasarkan Undang-Undang no 7 tahun 1953, tentang pemilihan anggota-anggota konstituate dan anggota dewan perkailan rakyat, LN tahun 1953 No.29 dapat diadakan pemilihan Umum untuk anggota-anggota DPR tersebut.Pada bulan desember 1955 berhasil pula diadakan pemilihan umum untuk anggota konstituante sebagaimana diaksud dalam pasal 134 danm pasal 135. Pemilihan anggota konstituate ini juga didasarkan pada no 7 tahin 1953 tersebut di atas.Badan konstituante ini untuk bersama-sama denmgan pemerintah selekas-leskasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD Sementara pasal 134.

Memaparkan bahwa dari tahun 1950 sampai tahun 1959 telah terjadi pergantian cabinet sebanyak 7 kali, sehingga stabilitas nasional menjadi sangat terganggu.Pergantian cabinet itu dapat dikemukkan berikut ini:

1. Kabinet Natsir (6 September 1950 sampai dengan 27 April1951)
2. Kabinet Sukiman-Suwirjo (27 april 1951 sampai dengan 3 april1952)
3. Kabinet Wilopo (3 april 1952 sampai dengan 1 agustus 1953)
4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1 austus 1953 sampai dengan 12 agustus 1955)
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 agustus 1955 sampai dengan 12 agustus 1956)
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 maret 1956 sampai dengan 24 maret 1957)
7. Kabinet Djuanda1957-1959 (9 April 1957 samapai dengan 10 Juli 1959)

Daftar Sumber 

Syuhuri, Taufiqurrohman. 2004. Hukum Konstitusi. Jakarta: Ghalia Indonesia

Joenarto.1986.Sejarah Ketetangaraan RI.Jakarta: Bina Aksara

Joenarto.1974.Sumber-sumber Hukum Tata Negara.Yogyakarta: Liberty Yogyakarta

Soehino.1992.Hukum Tata Negara Sejarah Ketatnegaraan Indonesia.Yogyakarta:Liberty Yogyakarta

MD,Moh Mahfud.2010.Politik Hukum di Indonesia.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada

Pringgodo.1981.Tiga Undang-Undang Dasar.Jakarta: PT.Pembangunan

Yamin, Muhammad.1951.Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia.Jakarta:Ghalia Indonesia

Radjad, Dasril.2005.Hukum Tata Negara Indonesia.akarta: Rineka Cipta