SEJARAH, SISTEM PEMERINTAHAN, DAN LEMBAGA NEGARA BRUNAI DARUSSALAM

Sabtu, Juni 21, 2014 Tugas Kuliah 3 Comments

SEJARAH, SISTEM PEMERINTAHAN, DAN LEMBAGA NEGARA BRUNAI DARUSSALAM

(Tugas Mata Kuliah Sistem Pemerintahan Asean)

OLEH

RADEN MAS MARYANTO

NPM. 1112011238

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2014

 BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara dengan rezime monarki di Asia Tenggara, selain itu Bunei Darussalam juga merupakan satu-satunya negara yang tersisa dengan menggunakan tata cara monarki absolut di era modern seperti saat ini[1]. Brunei Darussalam tetap bertahan dengan bentuk negaranya yang monarki absolut meskipun perkembangan bentuk negara republik cukup pesat dan dianut oleh mayoritas negara-negara di dunia pada masa sekarang ini.

Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki nasib yang hampir sama dengan negara-negara di Asia Tenggara lain dalam hal sejarah. Brunei Darussalam juga merupakan negara yang tak luput dari penjajahan bangsa Eropa. Dalam sejarah negara Brunei Darussalam, negara ini telah dijajah oleh Inggris selama 96 tahun. Brunei Darussalam menjadi negara protektorat Inggris sejak tahun 1888[2]. Sejak saat itulah Brunei Darussalam berada dibawah kekuasaan Inggris. Inggris pertama kali masuk ke Brunei Darussalam melalui serawak yang pada saat itu telah dikuasai Inggris, Serawak itu sendiri sebelum dikuasai Inggris merupakan wilayah dari kesultanan Brunei Darussalam. Sedikit demi sedikit wilayah tertorial kesultanan Brunei Darussalam digerogoti oleh Inggris dibawah kepemimpinan James Brooke dalam misi invansi Inggris raya. Inggris pada saat itu telah berhasil mengusai perekonomian negara ini. Setelah sendi-sendi perekonomian Brunei Darussalam dikuasai oleh Inggris maka Brunei pun tak kuasa untuk mempertahankan kedaulatannya di tanahnya sendiri, hingga pada tahun 1888 Brunei Darussalam resmi menjadi negara protektorat dari kerajaan Inggris Raya. Barulah pada tahun 1984 Brunei Darussalam memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Awal kemerdekaan Brunei Darussalam atas Inggris tidak lepas dari amandemen perjanjian 1959 antara Brunei dengan Inggris. Dalam pembaharuan perjanjian tersebut, disebutkan bahwa adanya penghapusan wewenang kerajaan Inggris atas urusan internal (dalam negeri) Brunei Darussalam, serta mengurangi peran dari komisaris tinggi, yang kemudian berhenti untuk mempertahankan fungsi serta peran dari penasihat dalam negeri pemerintahan Brunei Darussalam. Dan pada akhir tahun 1983 pemerintah kerajaan Inggris memberikan atau menyerahkan tanggung jawab kebijakan dan pertahanan asing secara penuh kepada Brunei Darussalam.

Konsep Monarki Islam Melayu atau Melayu Islam Beraja (MIB) secara resmi dijadikan  sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya dan diumumkan pada hari kemerdekaan Brunei Darussalam pada saat itu[3]. Konsep Melayu Islam Beraja merupakan suatu konsep yang mengkonsolidasikan identitas tunggal bangsa Brunei. Konsep ini juga lahir pada budaya melayu yang dominan yang akan mengikat kesetiaan rakyat pada kerajaan dengan berkat dan sanksi Illahi Islam.

Sejarah terjajahnya Brunei oleh Inggris ini juga sedikit banyak mempengaruhi jalannya negara ini.

B. RUMUSAN MASALAH

1.      Bagaimana SEJARAH negara dari Brunei Darussalam?

2.      Sistem pemerintahan manakah yang dianut oleh Brunei Darussalam?

3.      Apasajakah lembaga negara yang ada di brunei Darussalam?

BAB II

PEMBAHASAN

SEJARAH BRUNEI DARUUSSALAM

Para peneliti sejarah telah mempercayai terdapat sebuah kerajaan lain sebelum berdirinya Kesultanan Brunei kini, yang disebut orang Tiongkok sebagai Po-ni. Catatan orang Tiongkok dan orang Arab menunjukkan bahwa kerajaan perdagangan kuno ini ada di muara Sungai Brunei awal abad ke-7 atau ke-8. Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas meliputi Sabah, Brunei dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Kesultanan Brunei juga merupakan pusat perdagangan dengan China. Kerajaan awal ini pernah ditaklukkan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatra pada awal abad ke-9 Masehi dan seterusnya menguasai Borneo utara dan gugusan kepulauan Filipina. Kerajaan ini juga pernah menjadi taklukan (vazal) Kerajaan Majapahit yang berpusat di pulau Jawa. Nama Brunai tercantum dalam Negarakertagama sebagai daerah bawahan Majapahit. Kekuasaan Majapahit tidaklah lama karena setelah Hayam Wuruk wafat Brunai membebaskan diri dan kembali sebagai sebuah negeri yang merdeka dan pusat perdagangan penting.

Pada awal abad ke-15, Kerajaan Malaka di bawah pemerintahan Parameswara telah menyebarkan pengaruhnya dan kemudian mengambil alih perdagangan Brunei. Perubahan ini menyebabkan agama Islam tersebar di wilayah Brunei oleh pedagangnya pada akhir abad ke-15. Kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511, telah menyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepimpinan Islam dari Melaka, sehingga Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya dari abad ke-15 hinga abad ke-17 sewaktu memperluas kekuasaannya ke seluruh pulau Borneo dan ke Filipina di sebelah utaranya. Semasa pemerintahan Sultan Bolkiah (1473-1521) yang terkenal disebabkan pengembaraan baginda di laut, malah pernah seketika menaklukkan Manila. kesultanan Brunei memperluas pengaruhnya ke utara hingga ke Luzon dan Sulu serta di sebelah selatan dan barat Kalimantan; dan pada zaman pemerintahan sultan yang kesembilan, Hassan (1605-1619), yang membangun susunan aturan adat istiadat kerajaan dan istana yang masih kekal hingga hari ini.

Pada tahun 1658 Sultan Brunei menghadiahkan kawasan timur laut Kalimantan kepada Sultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan terhadap Sultan Sulu dalam menyelesaikan perang saudara di antara Sultan Abdul Mubin dengan Pengeran Mohidin. Persengketaan dalam kerajaan Brunei merupakan satu faktor yang menyebabkan kejatuhan kerajaan tersebut, yang bersumber dari pergolakan dalam disebabkan perebutan kuasa antara ahli waris kerajaan, juga disebabkan timbulnya pengaruh kuasa penjajah Eropa di rantau sebelah sini, yang menggugat corak perdagangan tradisi, serta memusnahkan asas ekonomi Brunei dan kesultanan Asia Tenggara yang lain.

Pada Tahun 1839, James Brooke dari Inggris datang ke Serawak dan menjadi raja di sana serta menyerang Brunei, sehingga Brunei kehilangan kekuasaannya atas Serawak. Sebagai balasan, ia dilantik menjadi gubernur dan kemudian “Rajah” Sarawak di Barat Laut Borneo sebelum meluaskan kawasan di bawah pemerintahannya. Pada tanggal 19 Desember 1846, pulau Labuan dan sekitarnya diserahkan kepada James Brooke. Sedikit demi sedikit wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris melalui perusahaan-perusahaan dagang dan pemerintahnya sampai wilayah Brunei kelak berdiri sendiri di bawah protektorat Inggris sampai berdiri sendiri tahun 1984.

Pada masa yang sama, Persekutuan Borneo Utara Britania sedang meluaskan penguasaannya di Timur Laut Borneo. Pada tahun 1888, Brunei menjadi sebuah negeri di bawah perlindungan kerajaan Britania dengan mengekalkan kedaulatan dalam negerinya, tetapi dengan urusan luar negara tetap diawasi Britania. Pada tahun 1906, Brunei menerima suatu lagi langkah perluasan kekuasaan Britania saat kekuasaan eksekutif dipindahkan kepada seorang residen Britania, yang menasihati baginda Sultan dalam semua perkara, kecuali yang bersangkut-paut dengan adat istiadat setempat dan agama.

Pada tahun 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa memerintah kecuali dalam isu hubungan luar negeri, keamanan dan pertahanan di mana isu-isu ini menjadi tanggung jawab Britania. Percobaan untuk membentuk sebuah badan perundangan pada tahun 1962 terpaksa dilupakan karena terjadi pemberontakan oleh partai oposisi yaitu Partai Rakyat Brunei dan dengan bantuan Britania, pemberontakan ini berhasil diberantas. Pada akhir 1950 dan awal 1960, kerajaan Brunei ketika itu menolak rencana (walaupun pada awalnya menunjukkan minat) untuk bergabung dengan Singapura, Sabah, Sarawak, dan Tanah Melayu untuk membentuk Malaysia dan akhirnya Sultan Brunei ketika itu berkehendak untuk membentuk sebuah negara yang merdeka.

Pada 1967, Omar Ali Saifuddin III telah turun dari takhta dan melantik putra sulungnya Hassanal Bolkiah, menjadi Sultan Brunei ke-29. Baginda juga berkenan menjadi Menteri Pertahanan setelah Brunei mencapai kemmerdekaan penuh dan disandangkan gelar Paduka Seri Begawan Sultan. Pada tahun 1970, pusat pemerintahan negeri Brunei Town, telah diubah namanya menjadi Bandar Seri Begawan untuk mengenang jasa baginda. Baginda mangkat pada tahun 1986.Pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam telah berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya.

Saat ini Brunei memiliki wilayah yang lebih kecil daripada masa lalu, dengan berbatasan dengan Serawak dari sebelah barat sampai timur wilayah itu, serta sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan: Presidensil (Raja berperan dominan) --- Hakikinya, konstitusi Brunei merupakan fusi dari konsep pemerintahan Melayu Brunei dan Sistem Westminster/Inggris. Konsep pemerintahan Melayu Brunei menekankan pada kepemimpinan otokratik, ketuhanan, dan absolutisme kuasa sultan. Namun, sultan mempersilakan seluruh warganegara berkonsultasi dengan dirinya lewat aneka pertemuan di desa-desa, masjid-masjid, dan kantor-kantor, di mana mekanisme ini dikenal sebagai "Living Democracy." Living Democracy ini berbeda dengan konsepsi Barat tentang demokrasi yang melulu menekankan "representative government." "Representative Government" tidak berlaku di Brunei. Sultan adalah khalifah Allah di bumi, dengan demikian, negara Brunei mempromosikan nilai-nilai dan syariat Islam disegala aspek kehidupan kesultanan. Dari Barat, Brunei mengadopsi sistem kerja kabinet, independensi lembaga peradilan, dan HAM.  Singkatnya, Sultan Brunei memangku jabatan Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Pemimpin Agama Islam (Brunei mayoritas bermazhab Syafi'i).

Segala urusan kenegaraan dijalankan oleh Sultan. Namun dalam proses pelaksanaan roda pemerintahan Sultan tidaklah bekerja sendiri, namun sultan dibantu oleh penasihat-penasihat dan menteri-menteri negara. Penasihat-penasihat dan menteri-menteri negara tersebut tergabung kedalam suatu kabinet negara Brunei Darussalam. Wewenang dari semua penasihat-penasihat dan menteri-menteri negara yang tergabung dalam kabinet ini hanyalah sebatas memberikan saran-saran dan nasihat-nasihat untuk Sultan dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh Sultan dalam kehidupan bernegara. Keputusan dan kebijakan yang disarankan oleh para penasihat dan menteri negara tidak akan memiliki kekuatan hukum dan tidak akan berlaku di Brunei tanpa adanya persetujuan dari seorang Sultan Brunei Darussalam.

Brunei Darussalam memiliki sautu konsep dasar negara yang berlandaskan atas nilai-nilai luhur dari kebudayaan melayu dan keagamaan Islam di negara ini. Konsep dasar yang dijadikan falsafah Brunei Darussalam itu bernama Monarki Islam Melayu atau lebih dikenal dengan nama Melayu Islam Beraja (MIB). Dalam konsep Melayu Islam Beraja ini, Sultan merupakan pusat kekuasaan negara ini. Dalam konteks Beraja, Sultan memiliki enam (6) kedudukan, yaitu:

1.      Raja sebagai payung Allah di muka bumi 

2.      Raja sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam 

3.      Raja sebagai kepala negara

4.      Raja adalah kepala pemerintahan

5.      Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat

6.      Raja sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata

Dalam sistem beraja terdapat tiga unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu Sultan, Pemerintahan, dan Rakyat. Sultan akan dicintai dan dihormati oleh rakyatnya apabila pemerintah menjalankan roda pemerintahan dengan baik, menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap rakyat dengan sepenuh hati. Apabila pemerintahan yang dijalankan oleh sultan berjalan dengan baik dan dengan semestinya maka rakyat akan menunjukkan kesetiannya kepada pemerintah dalam hal ini adalah Sultan Brunei Darussalam.

LEMBAGA NEGARA

A. LEGISLATIF BRUNEI DARUSSALAM

Di bawah konstitusi tahun 1959 ada sebuah Dewan Legislatif dipilih, atau Majlis Masyuarat Negeri, tetapi hanya satu pemilihan umum yang pernah diselenggarakan, pada tahun 1962. Segera setelah itu pemilu, majelis dibubarkan setelah deklarasi keadaan darurat, yang melihat pelarangan Partai Rakyat Brunei. Pada tahun 1970 Dewan diubah menjadi badan yang ditunjuk oleh Keputusan Sultan. Pada tahun 2004 Sultan mengumumkan bahwa parlemen berikutnya, lima belas dari 20 kursi akan terpilih. Namun, tidak ada tanggal untuk pemilihan sudah ditetapkan. Para Dewan Legislatif saat ini terdiri dari 20 anggota yang ditunjuk, dan hanya memiliki kekuatan konsultatif.

B. EKSEKUTIF BRUNEI DARUSSALAM

Politik Brunei terjadi dalam rangka sebuah monarki absolut, di mana Sultan Brunei adalah kedua kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Brunei memiliki Dewan Legislatif dengan 20 anggota yang ditunjuk, yang hanya memiliki tugas konsultatif. Brunei 1959 di bawah konstitusi, Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, adalah kepala negara dengan penuh kekuasaan eksekutif, termasuk kekuasaan darurat sejak tahun 1962. Peran Sultan diabadikan dalam filsafat nasional dikenal sebagai Melayu Islam Beraja (MIB), atau malay Islam Monarki. Negeri ini telah di bawah hipotetis darurat militer sejak pemberontakan yang terjadi di awal 1960-an dan ditumpas oleh Inggris pasukan dari Singapura.

C. YUDIKATIF BRUNEI DARUSSALAM

Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu. The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei. Struktur Common Law Courts di Brunei dimulai dengan kehakiman. Saat ini ada kurang dari 10 Magistrates untuk negara, yang semuanya penduduk lokal. Sebuah anak tangga di atas adalah hakim Pengadilan Intermediate. Ini didirikan untuk menjadi tempat pelatihan bagi para lokal. Saat ini ada 2 hakim Pengadilan Menengah, keduanya warga setempat. Pengadilan Tinggi saat ini terdiri dari 3 hakim, 2 di antaranya adalah penduduk setempat. Tidak ada sistem juri di Brunei. Pengadilan Tinggi terdiri dari 3 hakim, yang semuanya saat ini pensiun Hakim Inggris.  Sistem lain Keadilan di Brunei adalah Pengadilan Syari'ah. Ini membahas terutama di Muslim perceraian dan hal-hal pendukung untuk seorang Muslim perceraian dalam yurisdiksi sipil dan dalam pelanggaran dari khalwat (dekat) dan 'zina (seks ilegal) di kalangan Muslim.

Brunei Darussalam merupakan negara yang tidak memiliki sistem judicial review. Sebgaimana tertulis dalam konstitusi Brunei Darussalam bahwa dalam pasal 84C ayat (1) disebutkan bahwa “peninjauan kembali atas konstitusi tidak terdapat dalam negara Brunei Darussalam”. Dengan kata lain bahwa di negara Brunei darussalam tidak dikenal sistem judicial review dan secara otomatis tidak ada lembaga peninjauan kembali atas konstitusi seperti lembaga MK yang ada di Indonesia sebagai lembaga penguji uu atas konstitusi negara.

Namun demikian bukan berarti konstitusi negara Brunei Darussalam tidak dapat dirubah atau diamandemen. Konstitusi negara Brunei Darussalam dapat dirubah dalam waktu tertentu, namun perubahan atau amandemen yang dilakukan tersebut tetap harus melindungi kedudukan Sultan sebagai pusat kekuasaan yang absolut[4]. Sistem hukum yang dibangun di Brunei Darussalam tidak lepas dari pengaruh penjajahnya yaitu Inggris, sehingga sistem hukumnya pun menjadi sistem hukum ganda.

BAB III

KESIMPULAN

Brunei Darussalam merupakan Negara di asia tenggara yang menganut system pemerintahan Presidensi dimana Sultan disini berperan dominan yakni Raja sebagai payung Allah di muka bumi ,Raja sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam, Raja sebagai kepala negara, Raja adalah kepala pemerintahan, Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat, Raja sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dalam sistem beraja terdapat tiga unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu Sultan, Pemerintahan, dan Rakyat. Sultan akan dicintai dan dihormati oleh rakyatnya apabila pemerintah menjalankan roda pemerintahan dengan baik, menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap rakyat dengan sepenuh hati. Apabila pemerintahan yang dijalankan oleh sultan berjalan dengan baik dan dengan semestinya maka rakyat akan menunjukkan kesetiannya kepada pemerintah dalam hal ini adalah Sultan Brunei Darussalam.

Lembaga Negara brunei Darussalam meliputi lembaga legislatf yang berperan hanya sebatas konsultatif, lembaga eksekutif yang dipegang oleh kepala Negara, dan yudikatif yang di dalamnya terdapat badan kehakiman yang terdiri dari mahkamah yg menangani hukum agama seperti perceraian dan waris disebut Pengadilan Syariah (Mahkamah Qadi) , Pengadilan Umum, atau Common Law Courts yg didasarkan pada Hukum-2 Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

Clauspeter Hill / Jorg Menzel. 2008,  Contitutionalism in Southeast Asia. Singapore, Konrad

adenauer stiftung.

http://setabasri01.blogspot.com/2012/05/bentuk-negara-dan-sistem-pemerintahan_11.html

http://saripedia.wordpress.com/2011/02/27/brunei-darussalam-negeri-islam-yang-sangat-kaya-dan-makmur/

http://www.nationsonline.org/oneworld/brunei.htm

---

[1] Clauspeter Hill / Jorg Menzel. Contitutionalism in Southeast Asia. Singapore, Konrad adenauer stiftung. 2008. Hal 9

[2] Clauspeter Hill / Jorg Menzel. Contitutionalism in Southeast Asia. Singapore, Konrad adenauer stiftung. 2008. Hal 10

[3] Clauspeter Hill / Jorg Menzel. Contitutionalism in Southeast Asia. Singapore, Konrad adenauer stiftung. 2008. Hal 19-20.

[4] Clauspeter Hill / Jorg Menzel. Contitutionalism in Southeast Asia. Singapore, Konrad adenauer stiftung. 2008. Hal 27